Komentar
 |
Di tengah anggaran Polri yang mencapai ratusan triliun rupiah, justru manuver organisasi seperti GRIB Jaya yang semakin leluasa dan mencederai ketertiban hukum menjadi sorotan tajam. Advokat Ahmad Khozinudin mengangkat hal ini sebagai paradoks besar penegakan hukum di negeri ini — di mana kekuatan besar negara ada, namun justru yang berwenang menyerahkannya kepada pihak di luar hukum untuk bertindak sewenang-wenang.
🔴 PARADOKS BESAR: ANGGARAN RATUSAN TRILIUN, TAPI KEAMANAN DISERAHKAN KE ORMAS
Pernyataan dan gugatan Advokat Ahmad Khozinudin ini menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok dan memprihatinkan:
- 💰 Anggaran Polri mencapai ratusan triliun rupiah — seharusnya cukup untuk menjaga ketertiban, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum di seluruh penjuru negeri
- ⚠️ Namun justru ormas seperti GRIB Jaya yang bergerak bebas, membubarkan massa, dan bertindak sewenang-wenang — seolah-olah mereka yang memegang kekuasaan penegakan hukum, bukan aparat negara
- 🤔 Di mana letak keganjilannya? — Negara menyediakan anggaran luar biasa besar untuk kepolisian, tetapi di lapangan justru organisasi di luar negara yang mengambil alih fungsi penegakan hukum
- ❌ Itu bukan efisiensi — itu pemborosan sekaligus pencideraan hukum. Rakyat membayar pajak untuk kepolisian, bukan untuk membiayai kekuatan lain yang berbuat sewenang-wenang
Inilah yang disebut paradoks penegakan hukum: kekuatan negara sudah ada, anggaran sudah tersedia — tetapi justru tidak digunakan untuk melindungi rakyat, melainkan memberi ruang bagi pihak lain untuk bertindak atas nama kekuasaan itu.
🎯 SENTILAN TEGAS AHMAD KHOZINUDIN — MANUVER GRIB JAYA TIDAK BOLEH DIBIARKAN
Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa manuver yang dilakukan GRIB Jaya bukan sekadar urusan satu organisasi — melainkan gejala yang mengancam fondasi negara hukum:
❌ 1. TIDAK ADA DASAR HUKUM UNTUK ORMAS MEMBUBARKAN MASSA
- Kewenangan membubarkan massa dan menjaga ketertiban adalah hak eksklusif Kepolisian — bukan ormas mana pun
- Jika ormas melakukannya, itu sudah melampaui wewenang dan melanggar hukum
- Apalagi jika dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan cara-cara yang menimbulkan ketakutan di masyarakat
❌ 2. ANGGARAN RATUSAN TRILIUN TIDAK BOLEH SIA-SIA
- Rakyat membayar pajak agar Polri hadir, kuat, dan mampu melindungi rakyat — bukan agar anggaran itu habis tanpa hasil
- Jika anggaran begitu besar tapi keamanan justru diserahkan kepada ormas — maka ada yang sangat salah dalam pengelolaan dan penegakannya
- Rakyat berhak tahu: untuk apa ratusan triliun itu digunakan, jika tugas paling dasar menjaga ketertiban justru dilakukan oleh pihak lain?
❌ 3. INI BUKAN URUSAN ORMAS — INI URUSAN NEGARA
- Manuver GRIB Jaya menjadi masalah besar bukan karena organisasinya — tapi karena ada pihak yang membiarkan, mendukung, atau bahkan memerintahkannya
- Ketika negara membiarkan ormas mengambil alih fungsinya — maka negara itu sedang menyerahkan kedaulatannya kepada kelompok tertentu
- Itu bukan demokrasi — itu kekuasaan bayangan yang beroperasi di luar hukum dan di luar kendali rakyat
🧠 MAKNA KERITIS — SIAPA YANG SEBENARNYA MEMEGANG KENDALI?
Kita tidak boleh hanya melihat permukaannya. Di balik manuver ormas yang berlebihan — ada pertanyaan yang lebih besar: Siapa yang memberi ruang itu? Siapa yang membiarkan hal itu terjadi? Dan mengapa dengan anggaran sebesar itu, justru aparat negara tidak hadir lebih dulu?
- ⚖️ Jika Polri berfungsi sebagaimana mestinya — tidak akan ada ruang bagi ormas untuk bertindak sewenang-wenang
- ⚖️ Jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu — tidak ada organisasi yang berani melanggar dengan percaya diri
- ⚖️ Jika anggaran digunakan dengan benar — rakyat akan merasa aman, bukan justru merasa terancam oleh kelompok-kelompok yang bersenjata sendiri
Paradoks penegakan hukum itu bukan karena kurang anggaran — tapi karena kurangnya kemauan untuk menegakkan hukum secara adil dan merata. Ratusan triliun tidak akan berguna jika yang memegang kekuasaan tidak berani bertindak tegas terhadap kelompok yang salah.
🇮🇩 TUNTUTAN YANG HARUS DIDENGAR OLEH NEGARA
MAKA INILAH GUGATAN YANG HARUS DIJAWAB OLEH NEGARA: DENGAN ANGGARAN POLRI RATUSAN TRILIUN — MENGAPA ORMAS MASIH BISA BERGERAK BEBAS, MENGGUNAKAN KEKERASAN, DAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI NEGARA? AHMAD KHOZINUDIN SUDAH MENGANGKATNYA — SEKARANG GILIRAN PENEGAK HUKUM UNTUK MENJELASKAN DAN BERTINDAK. JANGAN BIARKAN RATUSAN TRILIUN ITU HANYA ANGKA DI KERTAS — SEMENTARA RAKYAT TETAP TIDAK AMAN DARI KEKERASAN YANG TERORGANISASI. HUKUM HARUS DITEGAKKAN — OLEH NEGARA, UNTUK RAKYAT, DAN TANPA MENGANDALKAN PIHAK DI LUAR HUKUM!!! 🇮🇩⚖️