Komentar
Merdekaanews.Com, Jakarta - Korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha LIfe/WAL) baru-baru ini mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para nasabah berharap pemerintah bisa menalangi dana mereka.
Surat tersebut disampaikan oleh perwakilan nasabah Wanaartha Life Johannes Parulian Sipahutar dan Freddy Handojo, tertanda tangan pada 11 Mei 2023.
"Kami berharap Bapak Presiden bisa membantu kami para nasabah Wanaartha pada proses likuidasi ini mendapatkan dana talangan bail out dari pemerintah, dari negara yang diberikan oleh OJK kepada Tim Likuidasi supaya Tim Likuidasi memiliki dana," ungkap Parulian dalam suratnya, dikutip Senin, (22/5/2023).
Parulian mengatakan, pihaknya yang merupakan tim observer berharap dapat diundang oleh Presiden Jokowi untuk berdiskusi leboh lanjut terkait penyelesaian masalah gagal bayar nasabah Wanaartha, mengingat polemik ini telah berjalan 39 bulan sejak Januari 2020 lalu.
"Kami para pensiunan, lansia dan orang-orang taat hukum dan taat menabung memohon perhatian Bapak Presiden Joko Widodo supaya dana kami dalam bentuk premi yang disetorkan sekaligus bisa kembali kepada kami, doanya kembali utuh. Oleh karena itu kami memohon bantuan dana talangan," kata dia.
Parulian pun mendorong pemerintah untuk segera memulangkan pemilik Wanaartha, yaitu Manfred Pietruschka dan Evelina Larasati Pietruschka yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Perlu diingat, Hampir delapan bulan sejak penetapan tersangka kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, keluarga Pietruschka yang menjadi buron belum juga tertangkap.
Kabar terbaru, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan para Pemegang Saham Pengendali (PSP) Wanaartha tersebut.
"Posisi ada di Luar Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Interpol," ungkap Whisnu , Jumat, (28/4/2023).
Sementara itu, menurut informasi yang diterima CNBC Indonesia, Tim Likuidasi tengah dalam komunikasi intensif dengan PSP untuk memutuskan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna kelanjutan proses likuidasi Wanaartha.
"Penunjukan KAP sesuai rencana kerja paling lambat bulan April, yang mana harus disetujui terlebih dahulu oleh PSP. Tim likuidasi sudah ajukan para kandidat kepada PSP untuk mendapat persetujuan," kata Ketua Tim Likuidasi Harvardy M. Iqbal, Senin, (17/4/2023).
Menurut informasi, PSP selama ini berkomunikasi melalui kuasa hukumnya di Indonesia. Dari keterangan terakhir, dihimpun bahwa Pietruschka sekeluarga kabur ke Amerika Serikat.
Asal tahu saja, pengajuan red notice untuk keluarga Pietruschka sudah direncanakan sejak November 2022, namun hingga April 2023 ini belum juga ditemukan untuk dipulangkan kembali ke Indonesia