Komentar |
Rabu, 18 Februari 2026 -
MERDEKAANEWS.COM Akademisi dan praktisi perpajakan dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Saat ini beliau menjabat
sebagai Pemeriksa Pajak Ahli Madya dan aktif mengajar di STIE International Golden
Institute Jakarta. Sebagai penggagas Ismuhadi Equation,beliau mengembangkan model analisis kuantitatif untuk optimalisasi tax ratio nasional serta menjadi narasumber dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum ilmiah perpajakan. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang llmu Hukum dan Ilmu Akuntansi, serta menulis berbagai buku dan publikasi terkait perpajakan, akuntansi pajak, dan kejahatan keuangan.
Fokus keahlian beliau meliputi perpajakan, pemeriksaan pajak, akuntansi pajak, anti-tax evasion, dari reformasi administrasi pajak. Email: jisoewarsono@gmail.com.
Defisit APBN 2026 kembali menjadi pengingat bahwa kapasitas fiskal bukan sekadar persoalan angka, melainkan persoalar sistem. Ketika belanja negara meningkat untuk menjaga stabilitas
ekonomi, memperluas perlindungan sosial, dan membiayai pembangunan, tantangan utama bukan lagi pada sisi pengeluaran,
melainkan pada kemampuan negara mengamankan penerimaan secara optimal.bertanyaannya sederhana namun fundamental: apakah negara
benar-benar telah melihat seluruh potensi penerimaannya.
Dalam praktik administrasi perpajakan modern, problem utama
bukan semata ketidakpatuhan eksplisit, melainkan ketidaksesuaian struktural yang tersembunyi dalam kompleksitas
data dan transaksi. Ekonomi digital, fragmentasi entitas usaha
rekayasa harga transfer, hingga aktivitas ekonomi bawah tanah menciptakan ruang abu-abu yang sulit diawasi dengan pendekatan konvensional.
Indonesia memiliki peluang untuk melakukan lompatan tersebut
AICEco menawarkan kerangka untuk memperkuat transparansi,
konsistensi, dan integrasi data lintas sektor. Jika diimplementasikan secara konsisten, sistem ini dapat membantu
mengurangi kebocoran penerimaan tanpa menambah tekanan pada wajib pajak yang telah patuh. Antara Algoritma dan Kedaulatan.Pada akhirnya, pertanyaan apakah AICEco adalah penyelamat
anggaran atau sekadar algoritma bergantung pada komitmen
kolektif terhadap transformasi.
Defisit 2026 mungkin tidak akan hilang dalam satu tahun anggaran. Namun arah kebijakan hari ini akan menentukan apakah
Indonesia bergerak menuju sistem fiskal yang lebih presisi, atau tetap berada dalam pola reaktif yang mahal dan kurang efektif.
AICEco bukanlah jawaban tunggal. Tetapi ia adalah instrumen strategis yang, jika dimanfaatkan secara optimal, dapat
memperkuat kedaulatan fiskal di era ekonomi berbasis data Negara yang mampu melihat dengan jelas adalah negara yang
mampu mengelola dengan bijak.
Dan dalam konteks fiskal modern, kemampuan melihat adalah
fondasi keberlanjutan
Disclaimer Opini:
Seluruh pendapat yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan opini
pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi institusi, organisasi, atau pihak mana pun. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pertukaran gagasan, bukan sebagai pernyataan kebijakan resmi.
Negara sering bekerja keras, tetapi belum tentu bekerja dengan sistem yang memadai untuk membaca kompleksitas tersebut. Di sinilah Artificial Intelligence Compliance Ecosystem (AICEco)