Komentar
 |
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta delegasi global, Elisa — warga Papua — menyampaikan pernyataan yang menyayat hati sekaligus menggetarkan hati semua pihak yang hadir. Ia meminta dunia dan pemerintah Indonesia untuk segera menyelamatkan hutan Papua, termasuk Papua Barat Daya. Kalimat yang diucapkannya bukan sekadar keluhan — itu adalah jeritan hati rakyat yang tanah airnya sedang dirampas di depan mata sendiri.
📍 "KAMI TINGGAL DI PAPUA, TAPI HUTAN SUDAH HABIS — DIMILIKI ORANG LAIN"
Kata-kata Elisa menyentuh inti persoalan yang paling menyakitkan dan paling lama disembunyikan:
"Kami tinggal di Papua ini tapi hutan sudah habis, sebab semuanya dikuasai oleh para konglomerat dan orang-orang luar."
Ini adalah kenyataan pahit yang harus diakui dengan jujur. Hutan yang seharusnya menjadi milik rakyat Papua, sumber kehidupan, sumber air, sumber obat, dan sumber masa depan — kini secara perlahan namun pasti berpindah tangan ke orang-orang yang bukan berasal dari sana. Rakyat Papua hanya menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri. Mereka melihat hutan ditebang, dibabat, dan diangkut pergi — bukan untuk kesejahteraan mereka, melainkan untuk keuntungan pihak lain yang datang lalu pergi.
📍 TAMBANG DI PAPUA — PEMILIKNYA JENDERAL DAN PENGUSAHA
Elisa kemudian menegaskan hal yang selama ini menjadi kecurigaan banyak pihak:
"Nanti kalau ada tambang di Papua, setelah dicek pemilik itu jenderal dan pengusaha."
Ini bukan sekadar tuduhan — ini adalah pola yang terlihat berulang kali di berbagai wilayah di Papua. Ketika izin tambang keluar, ketika hutan dibuka, ketika jalan masuk dibangun — yang terlihat di baliknya bukan nama rakyat, bukan nama komunitas adat, bukan nama pemuda Papua. Yang terlihat adalah nama-nama besar pengusaha, nama-nama pejabat, dan nama-nama jenderal yang sudah pensiun maupun yang masih aktif.
Jika ini benar — maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran hak adat. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis, di mana jabatan dan pengaruh dipakai untuk merampas kekayaan alam yang seharusnya milik rakyat. Di mana rakyat tidak hanya kehilangan hutan — mereka juga kehilangan tanah, kehilangan sumber kehidupan, dan kehilangan masa depan anak-anak mereka.
📍 NEGARA HARUS BERPADA PIHAK RAKYAT — BUKAN KEPADA KEPENTINGAN KELompOK
Pernyataan Elisa di hadapan menteri dan delegasi dunia adalah bukti bahwa rakyat Papua tidak diam, tidak lupa, dan tidak akan diam saja. Mereka menyadari apa yang terjadi, mereka tahu siapa yang mengambil, dan mereka meminta negara untuk berpihak — bukan kepada konglomerat, bukan kepada jenderal, bukan kepada pengusaha besar — tetapi kepada rakyat yang sebenarnya tinggal di tanah itu.
Pemerintah harus berani membuka data izin hutan dan tambang di Papua secara terbuka dan transparan. Siapa yang memegang izin itu? Dari mana modalnya? Siapa di balik nama-nama perusahaan itu? Dan apakah rakyat Papua benar-benar mendapat bagian yang layak dari kekayaan alam yang dikeluarkan dari tanah mereka? Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan jujur — maka apa pun yang dikatakan pemerintah tentang pembangunan Papua hanyalah kata-kata kosong tanpa makna.
📍 HUTAN PAPUA MILIK RAKYAT PAPUA — BUKAN BARANG MILIK SIAPA PUN YANG DATANG LALU PERGI
Hutan Papua bukanlah harta rampasan perang bagi siapa pun yang punya modal dan punya kuasa. Itu adalah tanah leluhur yang dijaga oleh generasi-generasi Papua selama ribuan tahun. Dan itu harus diserahkan utuh kepada anak cucu mereka — bukan dirampok, bukan dijarah, dan bukan dijual atas nama pembangunan.
Jika pembangunan di Papua berarti rakyatnya miskin sementara orang luar menjadi kaya raya — maka itu bukan pembangunan, itu penindasan. Jika tambang di Papua merusak sungai, meracuni laut, dan mengusir penduduk asli — maka itu bukan kemajuan, itu kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kesimpulan: Suara Elisa adalah suara jutaan rakyat Papua yang selama ini sering tidak didengar. Pemerintah wajib mendengarkan, wajib menyelidiki, dan wajib menindaklanjuti. Selama hutan Papua terus habis di tangan orang lain, selama izin tambang dikuasai oleh mereka yang berkuasa dan kaya — maka perdamaian dan keadilan di Papua tidak akan pernah tercapai. Karena keadilan itu sederhana: kekayaan tanah itu milik orang yang tinggal di atasnya — bukan milik orang yang datang untuk merampasnya lalu pergi.