Komentar
🔹 FAKTA YANG TERUNGKAP
Pada Rabu, 23 September pagi, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Hasilnya memukau sekaligus memrihatinkan:
- 🛋️ Ditemukan sejumlah ruangan yang diduga diperuntukkan bagi narapidana tertentu atau napi kelas kakap
- Fasilitas di dalamnya jauh melampaui standar kamar tahanan biasa, bahkan disebut menyerupai apartemen
- Keberadaannya memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa ada perlakuan yang sangat berbeda di lingkungan yang seharusnya menerapkan aturan yang sama untuk semua orang
🔹 TINJAUAN KRITIS
📌 Pertama: Siapa yang Diistimewakan dan Atas Dasar Apa?
Temuan ini bukan sekadar soal bangunan — ini soal keadilan:
- Apakah semua warga binaan mendapat fasilitas serupa? Jika tidak, siapa yang dipilih dan mengapa?
- Apakah kedudukan, kekayaan, atau hubungan tertentu menjadi "pas khusus" yang mengubah aturan?
- Jika hukum bisa dilunakkan bagi sebagian orang, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri sedang diuji
📌 Kedua: Standar Lapas Bukan Standar Hotel
Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang jelas: mendidik dan membina, bukan memanjakan.
- Fasilitas setara apartemen bukan bagian dari standar pemenuhan hak warga binaan
- Jika ada pengeluaran anggaran atau pengubahan ruangan tanpa prosedur yang sah, maka terjadi penyimpangan
- Yang menjadi pertanyaan: siapa yang mengizinkan, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengawasi?
📌 Ketiga: Kesetaraan di Hadapan Hukum Tidak Bisa Diperdagangkan
Prinsip dasar negara hukum adalah semua sama di hadapan undang-undang:
- Tidak boleh ada sel istimewa, tidak boleh ada perlakuan istimewa
- Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas akan merusak fondasi kepercayaan rakyat
- Jika keadilan bisa disewa atau dibeli, maka yang miskin tidak punya tempat untuk berlindung
🔹 APA YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN
✅ Verifikasi menyeluruh dan terbuka — pastikan siapa yang menempati, sejak kapan, dan atas dasar apa
✅ Pemeriksaan sumber dana — apakah dari anggaran negara atau dari pihak tertentu?
✅ Tindakan tegas jika terbukti melanggar — baik petugas yang mengizinkan maupun pihak yang menikmati fasilitas tersebut
✅ Hasil disampaikan secara transparan kepada publik — rakyat berhak tahu, bukan sekadar penjelasan yang menenangkan sementara
Lapas bukan tempat pengistimewaan. Lapas bukan tempat yang berubah tergantung siapa yang menempatinya. Lapas adalah cermin keadilan negeri ini.
Jika di tempat seharusnya aturan ditegakkan justru aturan itu dibengkokkan, di mana lagi rakyat akan mencari keadilan?
Kita menunggu tindakan nyata. Bukan klarifikasi, bukan penjelasan — melainkan kebenaran yang terang dan pertanggungjawaban yang tegas. Demi hukum, demi negara, dan demi kepercayaan rakyat .