FASILITAS SETARA APARTEMEN DI LAPAS CIBINONG: DASCO MINTA TINDAK LANJUT — INI PELAJARAN BAGI KITA SEMUA -->

Pasang Iklan Disini

Pasang Iklan Anda Disini !!!.....,

red2

FASILITAS SETARA APARTEMEN DI LAPAS CIBINONG: DASCO MINTA TINDAK LANJUT — INI PELAJARAN BAGI KITA SEMUA

Kamis, 24 September 2026

🔹 APA YANG TERJADI?

 

Temuan fasilitas yang diduga setara apartemen di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Bogor, memicu perhatian serius dari kalangan wakil rakyat. Anggota DPR RI, Dasco, secara tegas meminta Komisi III segera menindaklanjuti temuan tersebut.

 

Permintaan ini bukan sekadar reaksi biasa. Ia adalah suara rakyat yang disampaikan melalui wakilnya — bahwa sesuatu yang tidak wajar terjadi di tempat yang seharusnya menegakkan aturan secara adil.

 

🔹 APA MAKNA DARI INI SEMUA?

 

📌 1. Lapas Bukan Tempat Istimewa — Tempat Pemulihan

 

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang jelas: mendidik, membina, dan mengembalikan warga binaan menjadi warga negara yang taat hukum.

 

- Bukan tempat untuk hidup mewah

- Bukan tempat untuk diistimewakan

- Bukan tempat yang membedakan perlakuan berdasarkan kekayaan atau kedudukan

 

Jika ada fasilitas yang jauh melampaui standar yang berlaku, maka muncul pertanyaan wajar:

 

Apakah semua warga binaan mendapat perlakuan sama, atau hanya segelintir yang diistimewakan?

 

📌 2. Keadilan Itu Sama untuk Semua

 

Prinsip tertinggi hukum adalah kesetaraan di hadapan undang-undang. Tidak boleh ada hukum untuk orang kaya dan hukum untuk orang biasa. Tidak boleh ada sel untuk orang terpandang dan sel untuk orang lain. Semua sama di mata hukum.

 

Ketika kesenjangan perlakuan terlihat jelas, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum akan goyah. Dan ketika kepercayaan hilang, fondasi negara ikut rapuh.

 

📌 3. Pengawasan Adalah Kewajiban, Bukan Pilihan

 

Langkah Dasco meminta Komisi III menindaklanjuti adalah bukti bahwa pengawasan harus terus berjalan:

 

- Ombudsman menemukan hal yang perlu diperiksa → lapor

- Anggota DPR mendengar keluhan rakyat → menindaklanjuti

- Masyarakat melihat ketidakwajaran → berhak bertanya

 

Inilah cara kerja demokrasi yang sehat — tidak ada pihak yang kebal pemeriksaan.

 

🔹 APA YANG HARUS TERJADI SELANJUTNYA?

 

✅ Pemeriksaan menyeluruh dan terbuka — tidak boleh diselesaikan di balik pintu tertutup

✅ Pembuktian dengan data nyata — siapa, kapan, atas dasar apa fasilitas itu dibangun/diubah

✅ Tindakan tegas jika terbukti melanggar — tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih

✅ Penyampaian hasil kepada publik — rakyat berhak tahu kebenaran


🔹 PELAJARAN BAGI KITA SEMUA

 

Kasus ini mengajarkan hal-hal sederhana namun sangat berharga:

 

� Hukum tidak boleh punya dua wajah.

🕊️ Kebenaran tidak boleh diam karena takut.

🏗️ Negara kokoh bukan karena bangunannya megah, tapi karena perlakuan adil bagi semua.

 

Siapa pun yang berada di bawah aturan negara, berhak diperlakukan dengan bermartabat — tapi tidak berhak diperlakukan secara istimewa di luar ketentuan yang berlaku.

 

Biarkan pemeriksaan berjalan. Biarkan fakta yang berbicara. Jika tidak ada kesalahan, maka nama baik pihak terkait akan terjaga. Jika ada kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan demi nama hukum itu sendiri.

 

Rakyat menunggu bukan untuk menghakimi, tapi untuk percaya kembali bahwa hukum di negeri ini benar-benar berlaku sama — dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.