Komentar
 |
Ada ironi yang begitu tajam hingga menyakitkan hati bangsa ini: dua orang yang diduga merugikan negara hingga Rp 4,7 triliun dalam kasus satelit Kementerian Pertahanan, divonis bersalah namun hukuman yang dijatuhkan kurang dari 3 tahun penjara. Angka kerugiannya setara dengan anggaran pembangunan ratusan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di pulau-pulau terluar — namun hukuman yang dijatuhkan terasa begitu ringan, seolah kerugian itu bukan milik rakyat.
Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang pemuda di Mentawai yang hanya ingin memberi akses internet bagi kampungnya — yang tidak memiliki akses, yang dilupakan pembangunan negara — justru ditangkap, diperiksa, dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Ia tidak mengambil uang negara, ia tidak merugikan rakyat. Ia justru berusaha membangun apa yang negara lupakan. Namun hukum justru lebih berat kepadanya.
Di sinilah kita melihat dengan jelas: hukum di negeri ini sepertinya lebih kejam terhadap orang yang berbuat baik, daripada terhadap orang yang merampok harta rakyat dalam jumlah luar biasa besar. Korupsi triliunan rupiah dianggap pelanggaran ringan, sementara usaha membawa kemajuan bagi daerah tertinggal dianggap kejahatan berat. Ini bukan lagi sekadar ketidakadilan — ini adalah peradaban yang sedang mundur, yang membalikkan nilai baik dan buruk.
Janganlah nanti negara ini terkejut bila rakyat akhirnya berkata tidak lagi percaya. Janganlah menyalahkan rakyat ketika kekuasaan akhirnya kembali ke tangan rakyat. Karena rakyat belajar dari apa yang dilihatnya, bukan dari apa yang didengarkannya. Rakyat melihat kejahatan besar dimaafkan, dan kebaikan kecil dihukum berat. Maka jangan tanya, dari mana datangnya kemarahan dan ketidakpercayaan itu.
Negara yang hukumnya tidak memihak kebenaran, tidak akan pernah bisa maju. Dan rakyat yang melihat ketidakadilan setiap hari, suatu saat akan berdiri — bukan untuk menghancurkan negara, tetapi untuk mengembalikan keadilan yang dirampas darinya.