![]() |
Jakarta,MERDEKAANEWS.COM Kamis (19/11/2026) — Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Polisi (Purnawirawan) Dharma Pongrekun, mengemukakan pandangan kritisnya terkait perkembangan digitalisasi di Indonesia. Ia menyoroti dugaan keterkaitan antara praktik penyadapan dengan berbagai kepentingan berskala global yang perlu diawasi dengan ketat.
📌 DUGAAN PERPECahan SOSIAL YANG DICIptakan
Dalam pernyataannya, Dharma mengemukakan dugaan bahwa sejumlah konflik sosial serta perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat tidak semuanya muncul secara alami. Ia menduga ada upaya-upaya tertentu yang sengaja dibangun untuk melahirkan perpecahan tersebut, guna melayani kepentingan pihak-pihak tertentu.
Pandangan ini menjadi peringatan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memecah persatuan bangsa apabila tidak diawasi dengan ketat.
📌 KRITIK TERHADAP AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL
Dharma juga menyampaikan pandangannya terhadap agenda pembangunan global yaitu SDGs. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak begitu saja mengikuti seluruh arah agenda tersebut tanpa melakukan penilaian mendalam, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berakar pada kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
📌 PERINGATAN PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL
Salah satu poin utama peringatannya adalah bahaya penyalahgunaan teknologi digital. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dapat dialihfungsikan menjadi sarana pengawasan yang berlebihan, bahkan dapat dikaitkan dengan kepentingan pengelolaan anggaran yang perlu diperiksa secara teliti.
Menurutnya, teknologi seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara, melindungi data warga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk hal-hal yang dapat mengancam privasi, kebebasan, dan kedaulatan bangsa.
Pandangan ini menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa: kemajuan digitalisasi memang sangat diperlukan, tetapi harus selalu dijaga agar tidak keluar dari kerangka kedaulatan negara, perlindungan hak privasi warga, serta kepentingan nasional. Setiap kebijakan, penggunaan teknologi, dan pengelolaan anggaran harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Merdekaanews.com — Analisis Kritis, Menjaga Kedaulatan Bangsa 🕊️

Komentar