Komentar |
Bekasi, 14 Agustus 2026 — Pengembangan kendaraan listrik memang membawa nilai investasi yang besar. Namun bukan berarti kebijakan dibuat semata-mata untuk menyenangkan investor, lalu rakyat yang menanggung beban paksaan. Hak memilih tetap di tangan rakyat: kendaraan listrik atau berbahan bakar minyak yang melimpah di tanah air sendiri.
Lihatlah Tiongkok. Di sana, kendaraan listrik berkembang pesat bukan karena rakyat dipaksa, melainkan karena mereka lebih dulu membangun kemampuan memproduksi sendiri, membangun infrastruktur pengisian yang merata ke seluruh pelosok negeri, dan membangun ekosistem energinya secara menyeluruh. Rakyat beralih dengan sukarela karena buatan sendiri, terjangkau, dan fasilitasnya siap di mana-mana. Bukan sebaliknya — memaksa rakyat beralih di saat negeri belum mampu membuat baterainya sendiri, belum mampu menyediakan listriknya merata dari Sabang sampai Merauke.
Jika benar tujuannya mengurangi biaya yang membengkak, mulailah dari pengurangan anggaran BBM pejabat. Di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif — pemborosan BBM kendaraan dinas terus membebani kas negara, namun tak pernah disentuh. Mengapa penghematan justru dibebankan kepada rakyat? Bangunlah transportasi massal yang terpadu dan menjangkau seluruh Nusantara, sehingga rakyat beralih dengan sukarela karena prasarana memang nyata manfaatnya.
Pengamat publik Rocky Gerung menegaskan: "Jangan buat kebijakan yang menguntungkan investor di atas kenyamanan rakyat. Pemerintah menekan rakyat untuk berhemat, sementara pemborosan BBM pejabat justru dibiarkan membengkak."
Almarhum KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah mengingatkan: "Pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan membebani rakyat." Kedaulatan berada di tangan rakyat — rakyatlah yang berhak memilih. Bangunlah dulu kemampuan negerinya, bangunlah prasarannya, barulah rakyat beralih dengan sukarela. Itulah kebijakan yang adil.