Komentar |
BEKASI, 16 Agustus 2026 — Rakyat sudah sangat kecewa kepada pemerintahan dan lembaga negara. Kepercayaan telah menipis, harapan telah diuji berkali-kali, dan ketika janji tidak berubah menjadi kenyataan — kekecewaan itu bukan hal yang terjadi begitu saja. Itulah yang muncul ketika bangsa ini gagal membangun peradaban sebagai satu kesatuan yang utuh.
Almarhum Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah memperingatkan: "Negara tidak boleh merasa pemilik rakyat. Justru kitalah yang dititipkan untuk melayani mereka. Kalau rakyat kecewa, berarti kita sudah gagal menjalankan amanah."
Sesuatu yang sedang terjadi tidak bisa dibatasi atau dipaksa diam. Itu adalah akibat yang wajar dari sebab yang tidak ditangani. Apakah ini memang harus terjadi? Bukan kehendak rakyat — tapi pilihan pemimpin yang tidak mendengar. Ini baru permulaan. Masih ada waktu untuk menyadarkan bangsa, masih ada kesempatan bagi pemimpin untuk berubah dan menjalankan pemerintahan dengan benar — sebelum terlambat jauh lebih dari sekarang.
Karena pemberian hak dan keadilan adalah milik rakyat. Di atas segalanya.
Papua masih menunggu. Maluku masih menunggu. Aceh sudah menunggu puluhan tahun. Mereka menunggu bukan untuk meminta lebih — mereka menunggu apa yang sudah menjadi hak mereka. Apa yang sudah dijanjikan. Apa yang menjadi kewajiban negeri ini untuk dipenuhi.
Gus Dur menegaskan: "Jangan pernah berpikir bahwa daerah itu milik pusat. Tanah itu milik rakyat yang lahir dan hidup di atasnya. Kalau tidak bisa memberi yang terbaik, jangan heran kalau mereka memilih jalannya sendiri."
Bila tidak bisa dipenuhi, bila tidak bisa diberikan yang terbaik — maka jangan salahkan mereka. Jangan salahkan rakyat yang sudah menunggu terlalu lama. Karena rakyat memiliki kedaulatan sendiri. Mereka memiliki hak untuk menentukan nasib tanah dan hidup mereka sendiri. Itu bukan ancaman — itu kebenaran yang tertulis di atas hati setiap orang yang merasakan ketidakadilan.
Dan Gus Dur menutup dengan pesan yang tidak bisa diingkari: "Kedaulatan tidak diwariskan dari penguasa ke penguasa. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan ketika rakyat tidak lagi diperlakukan adil — merekalah yang berhak memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya."
Jangan sampai negeri ini baru mau mendengar ketika suara rakyat sudah menjadi terlalu keras untuk ditutup. Dan jangan sampai baru mau berbuat adil ketika kesempatan sudah hampir habis. Karena kedaulatan rakyat tidak diberikan oleh pemerintah — kedaulatan rakyat itu ada sejak mereka lahir di atas tanah mereka sendiri.