Komentar |
Bekasi, 10 Agustus 2026
Di bagian paling selatan dan terluar perairan Maluku, berdiri pulau-pulau yang menjadi pagar langsung negara kita. Di sanalah rakyat tinggal, menjaga bendera, dan menegakkan batas kedaulatan Indonesia setiap hari. Namun jika kita melihat kehidupan sehari-hari di sana — di Kabupaten Maluku Barat Daya, di Pulau Kisar, dan di pulau-pulau sekitarnya — muncul satu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur:
Mengapa di tanah yang menjaga perbatasan negara ini, pembangunannya belum dijaga dengan baik? Apakah memang harus begini?
Anak-anak di sana menyeberang laut dengan perahu sederhana hanya untuk sampai ke sekolah. Ruang kelas bocor saat hujan. Buku dan alat tulis belum cukup. Di zaman dunia sudah terhubung secara digital, akses internet di banyak pulau terluar masih sulit didapat. Listrik belum menyala sepanjang hari. Jalan dari rumah ke sekolah belum layak, harus berjalan jauh, menyeberang sungai, atau menanti perahu yang datang berjam-jam.
Negara ini sudah terlalu lama hanya menyusun kebijakan di atas kertas, tetapi realisasinya di daerah 3T hampir terasa nol. Rencana disusun, janji diucapkan, program diluncurkan — namun ketika sampai ke pulau-pulau terluar, yang diterima belum sebanding dengan yang diharapkan. Bukan karena rakyat di sana tidak berhak, tetapi karena perhatian pemerintah pusat seakan lebih besar di tempat-tempat yang sudah mudah dijangkau.
Cerita yang sama terlihat di daerah perbatasan bagian lain:
- Di perbatasan Nusa Tenggara Timur — anak-anak berjalan berjam-jam karena sekolah belum dibangun cukup dekat
- Di kepulauan terluar Papua — kapal datang berbulan-bulan sekali, berita datang terlambat, dan internet seakan belum tahu tempat itu ada
- Di pulau-pulau kecil di bagian timur lainnya — kekayaan laut dan hutan diambil setiap hari, tetapi jalan dan sekolah di dalamnya belum ikut dibangun
Bandingkan dengan negara kepulauan seperti Jepang atau Filipina: di pulau mana pun anak berada — sekecil apa pun, sejauh apa pun — fasilitas sekolah diusahakan setara. Di pulau terluar sekalipun, guru tetap ada, internet tersedia, dan jalan bisa dilalui dengan aman. Mereka tahu: di mana pun bendera negara berkibar, di sanalah negara harus hadir — bukan hanya di peta, bukan hanya di upacara, tetapi dalam kenyataan hidup rakyatnya.
Maka teguran ini harus didengar:
✅ Bangun jalan yang aman dari rumah ke sekolah — tanpa harus menyeberang dengan risiko ombak
✅ Siapkan gedung sekolah yang layak — tidak bocor, cukup ruang, cukup meja dan kursi
✅ Hadirkan internet dan listrik yang stabil — agar anak di pulau terkecil pun bisa membuka dunia yang sama
✅ Sejahterakan guru yang berani tinggal di perbatasan — mereka pahlawan sesungguhnya yang mendidik di tempat yang jauh
✅ Hitung dengan jujur: berapa yang diambil dari daerah itu, dan berapa yang dikembalikan untuk rakyatnya di sana?
Kemerdekaan bukan hanya kata-kata di upacara bendera. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika anak di pulau terluar mendapat perlakuan yang sama dengan anak di ibu kota. Ketika akses pengetahuan, kesehatan, dan kesempatan tidak dibatasi oleh jarak dan ombak.
Kesatuan Indonesia itu berarti: di mana pun kamu tinggal — di pulau besar atau di pulau terkecil di perbatasan — kamu berhak mendapat perhatian, pembangunan, dan harapan yang sama. Karena kamu juga menjaga bendera ini, dan kemerdekaan ini juga milikmu sepenuhnya.
Sampai kapan negara hanya hadir di peta dan di janji, tetapi belum hadir secara nyata di jalan, di sekolah, dan di kehidupan rakyat di daerah perbatasan? Karena kesatuan bangsa tidak akan pernah terbangun jika sebagian rakyatnya diperlakukan seperti tetangga, bukan seperti keluarga sendiri.