Komentar |
Komisi III DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan pada Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa waktu pembahasan tersisa sekitar delapan minggu — waktu yang singkat, namun harapan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar undang-undang biasa — ini adalah langkah sejarah yang sedang dibangun, bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke.
📜 INI UNDANG-UNDANG UNTUK MEMULIHKAN HAK RAKYAT
✅ RUU Perampasan Aset adalah jawaban atas jeritan rakyat yang terlalu lama menanggung kerugian akibat korupsi. Aset yang dirampas bukan milik koruptor — itu milik rakyat, itu hasil kerja keras rakyat, itu kekayaan bangsa yang disalahgunakan. Mengembalikannya adalah memulihkan keadilan yang terlalu lama ditunda-tunda.
✅ Hukum ini tidak boleh ringan, tidak boleh lunak, dan tidak boleh menyenangkan para koruptor. Jika hukumnya ringan, maka kejahatan terulang. Jika prosesnya mudah dikelabui, maka korupsi terus menggurita. RUU ini harus tegas, harus tajam, dan tidak boleh memberi celah bagi siapa pun yang telah merugikan negara dan rakyat.
✅ Tersisa delapan minggu — ini waktu yang singkat, namun ini adalah momen berharga. Semangat seluruh bangsa tertumpu pada proses ini: agar undang-undang ini lahir kuat, tegas, dan benar-benar menjadi alat untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri dari rakyat — bukan undang-undang yang lemah dan bisa dimanipulasi kembali.
🏛️ MEMBANGUN SEJARAH BANGSA YANG BERPIHAK PADA KEBENARAN
✅ Mengesahkan RUU Perampasan Aset bukan sekadar menyelesaikan tugas legislasi — ini menulis ulang sejarah bangsa. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih mampu berdiri tegak di atas kebenaran, masih mampu berkata: "Kekayaan rakyat tidak boleh diambil, dinikmati, dan disembunyikan oleh mereka yang berkuasa."
✅ Kiranya undang-undang ini kelak menjadi hukum yang berat bagi pelaku kejahatan, namun menjadi perlindungan yang kuat bagi rakyat. Kiranya tidak ada pengecualian, tidak ada jalan keluar mudah, tidak ada kekuasaan yang bisa melindungi siapa pun. Hukum harus sama untuk semua — dan aset yang dirampas harus kembali ke pemiliknya yang sebenarnya: rakyat Indonesia.
✅ Delapan minggu ke depan adalah waktu untuk membuktikan: apakah kita benar-benar ingin keadilan, atau hanya berbicara tanpa melangkah. Rakyat menunggu, sejarah mencatat — dan generasi mendatang akan menilai apakah hari ini kita memilih kebenaran, atau membiarkan kejahatan terus berlindung.
🇮🇩 PENUTUP — UNTUK RAKYAT, UNTUK KEBENARAN, UNTUK MASA DEPAN
Desember 2026 menjadi penanda waktu. RUU Perampasan Aset harus lahir sebagai hukum yang tegas, berat bagi koruptor, dan benar-benar mengembalikan hak rakyat. Ini bukan sekadar undang-undang — ini langkah sejarah yang membuktikan: bangsa ini masih punya keberanian untuk mengambil kembali apa yang milik rakyat. Hukum tidak boleh ringan, tidak boleh lunak, tidak boleh menyenangkan pelaku kejahatan. Kiranya undang-undang ini menjadi fondasi keadilan yang kokoh — untuk rakyat, untuk kebenaran, dan untuk masa depan Indonesia yang lebih adil.....