Komentar |
Di Tiongkok, para pengusaha tidak dijadikan penguasa. Mereka tidak duduk di kursi eksekutif, tidak menentukan kebijakan negara, dan tidak mengatur sumber daya alam negeri. Presiden Xi Jinping menegaskan — kekayaan alam dan kebijakan negara adalah milik rakyat dan negara, bukan milik segelintir orang kaya. Pengusaha boleh berusaha, boleh berkembang — tetapi mereka tidak boleh menguasai negara, tidak boleh menentukan aturan, dan tidak boleh mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Kita justru kebalikannya. Di negeri ini, para kroni dan pengusaha besar justru yang mengatur — bahkan kadang lebih kuat dari pemerintah sendiri. Izin tambang, hutan, dan lahan rakyat diberikan kepada mereka. Tanpa ragu tanah rakyat diambil, warga digusur, hutan ditebang, gunung diratakan — demi keuntungan segelintir orang. Dan ketika alam sudah habis, sumber daya sudah diambil habis — mereka pergi, meninggalkan lubang yang dalam, tanah yang rusak, dan rakyat yang menderita tanpa ganti yang layak.
Inilah bencana sesungguhnya bagi negeri ini — bukan gempa, bukan banjir — tetapi kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan pengusaha, bukan untuk melindungi rakyat. Pemerintah yang tidak tegas, yang mudah diatur oleh kepentingan bisnis, yang membiarkan rakyat digusur dan ditinggalkan — itu bukan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Kekayaan alam itu milik seluruh bangsa, bukan milik orang kaya yang punya akses ke kekuasaan. Negara harus berdaulat atas tanah dan airnya — bukan diserahkan kepada pengusaha untuk dieksploitasi sampai habis, lalu rakyat yang menanggung kerugiannya selamanya.
Sumber daya alam itu titipan. Bukan untuk dihabiskan dalam satu generasi oleh segelintir orang — tetapi untuk dijaga dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke, sekarang dan untuk anak cucu nanti.
Bekasi, 19 Agustus 2026