Komentar |
SKB 2 Menteri, UUD 1945, dan Kenyataan yang Harus Dilihat Jujur
I. FAKTA YANG TIDAK BISA DIPUNGKIRI
Di GKPI Mauk, Sepatan, Banten, terjadi peristiwa yang memprihatinkan — tindakan yang makin kasar dan melanggar hukum terhadap jemaat yang hendak beribadah.
Di balik peristiwa itu, ada persoalan yang sudah berlangsung hampir dua windu — 20 tahun:
SKB 2 Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah menjadi rintangan nyata. Proses dipersulit, syarat ditumpuk, sehingga ibadah pun terhambat.
Padahal di atas semua aturan itu berdiri UUD 1945 Pasal 29 ayat (2):
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya itu."
II. DUA HAL YANG HARUS DIPISAHKAN DENGAN JELAS
Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah Hak Beribadah
Memerlukan izin, prosedur, persyaratan Hak konstitusional yang langsung berlaku
Bisa diatur tata caranya Tidak boleh dihalangi, ditunda, atau disyaratkan
Berkaitan dengan izin bangunan & lingkungan Berkaitan dengan hak asasi yang dijamin UUD 1945
Belum punya izin = belum boleh membangun Belum punya izin bangunan ≠ dilarang beribadah
"Negara mengatur tata cara mendirikan rumah ibadah — tidak sama dengan negara melarang beribadah."
III. SKB 2 MENTERI: PERSULITAN YANG SUDAH TERLALU LAMA
🔹 Sudah 20 tahun aturan ini berlaku — dan selama itu pula keluhan terus muncul
🔹 Syarat-syarat yang ditumpuk sering kali tidak bisa dipenuhi — sehingga rumah ibadah sulit didirikan
🔹 Akibatnya: umat beribadah di tempat yang seadanya, lalu diganggu, lalu dituduh tidak sah — padahal yang membuat tidak sah justru aturannya sendiri
🔹 Jika aturan melahirkan kesulitan dan pelanggaran hak — maka aturan itulah yang perlu ditinjau, bukan rakyatnya
"Aturan yang baik memudahkan warga menjalankan haknya. Aturan yang mempersulit — sudah bukan aturan, melainkan penghalang."
IV. HARAPAN DAN KENYATAAN YANG BERTOLAK BELAKANG
Banyak yang berharap:
- Pemimpin yang dikenal dekat dengan salah satu keyakinan akan lebih melindungi hak kelompok tersebut
- Akan ada perbaikan, kemudahan, penghormatan yang lebih baik
Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya:
- Tindakan intoleransi makin terlihat
- Gangguan terhadap ibadah makin berani dilakukan
- SKB 2 Menteri tidak dicabut, tidak dipermudah — kesulitan tetap berlanjut
"Kedekatan pribadi tidak boleh menggeser kewajiban negara. Pemimpin melayani semua rakyat — bukan hanya yang sejalan, bukan hanya yang dikenal."
V. PERTANYAAN KERITIS YANG HARUS DIJAWAB BERSAMA
🔹 Mengapa UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah — kalah pelaksanaannya dibanding SKB 2 Menteri?
🔹 Mengapa aturan yang mempersulit sudah 20 tahun tidak ditinjau ulang, padahal banyak keluhan?
🔹 Mengapa ketika rakyat beribadah — justru mereka yang diganggu, bukan aturan yang diperbaiki?
🔹 Mengapa pemimpin tidak menyederhanakan prosedur, sehingga tidak ada lagi alasan untuk saling mengganggu?
🔹 Apakah kedekatan pribadi pemimpin dengan kelompok tertentu berarti kelompok lain boleh diabaikan?
"Keadilan bukan milik kelompok yang disukai pemimpin. Keadilan milik setiap warga negara, tanpa kecuali."
VI. APA YANG HARUS DILAKUKAN — JALAN YANG BENAR
✅ Tinjau dan perbaiki SKB 2 Menteri — prosedur harus adil, mudah, transparan, tidak memberatkan kelompok mana pun
✅ Tegaskan: izin bangunan ≠ izin beribadah — hak beribadah tidak boleh menunggu izin apa pun
✅ Aparat harus melindungi jemaat yang beribadah — bukan berdiam diri atau membiarkan gangguan terjadi
✅ Pemimpin harus bersikap netral dan melindungi semua — rakyat melihat keadilan dari tindakan pemimpin, bukan dari kedekatan pribadi
✅ Laporkan pelanggaran dengan tenang dan tegas — salurkan ke jalur hukum, jangan balas dengan tindakan yang sama
"Jalan yang benar bukan membalas kekerasan dengan kekerasan. Jalan yang benar adalah menegakkan hukum yang melindungi semua orang, tanpa memandang keyakinannya."
VII. PENUTUP — NEGARA UNTUK SEMUA
UUD 1945 tidak memihak satu keyakinan.
Ia melindungi semua yang beribadah dengan damai.
Jika ada aturan yang menghalangi — perbaiki aturannya.
Jika ada yang mengganggu — tindak sesuai hukum.
Jika ada yang berharap — penuhi dengan keadilan untuk semua.
Karena di negeri ini,
hak beribadah adalah hak semua orang.
Dan pemimpin yang benar —
melindungi semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.