Komentar |
| gambar ini ilustrasi |
BEKASI -MERDEKAANEWS.COM Kebebasan pers di wilayah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan serius. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, AP, S.H., M.Si., kini sedang mendapat kecaman tajuk setelah sebuah video memperlihatkan dirinya mengusir dan menghina seorang wartawan saat sedang menjalankan tugas konfirmasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah LSM. Kejadian berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.
📑 1. Kronologi Peristiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, wartawan dari Pemred PostKeadilan, K. Simare, datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk melakukan konfirmasi resmi terkait laporan yang diterima dari lembaga swadaya masyarakat. Laporan tersebut berisi dugaan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan dinas yang dipimpin oleh Syafri Donny Sirait.
Alih-alih memberikan tanggapan yang layak sesuai fungsi informasi publik, pertemuan justru berujung pada ketegangan. Video yang beredar merekam momen di mana pejabat tersebut terlihat mengusir wartawan dengan nada tinggi dan menggunakan kata-kata yang bernada penghinaan.
📑 2. Sorotan dan Kecaman
Video tersebut dengan cepat menyebar dan memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, khususnya rekan-rekan jurnalis di lingkungan Kabupaten Bekasi. Sikap Kepala DLH dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik, terlebih ketika dihadapi pertanyaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang menyangkut penggunaan uang rakyat.
Para praktisi pers menegaskan: tugas jurnalisme adalah mencari kebenaran dan mengawal informasi demi kepentingan publik. Menghalangi, mengusir, apalagi menghina wartawan saat sedang melakukan tugas konfirmasi adalah bentuk penghambat fungsi kontrol sosial yang sah.
📑 3. Pertanyaan Kritis yang Mengemuka
Di tengah sorotan yang terjadi, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijawab secara transparan:
- ❓ Mengapa konfirmasi terkait dugaan korupsi justru ditolak dan direspon dengan emosi berlebihan?
- ❓ Apakah sikap tersebut mencerminkan ketidaksiapan dinas dalam memberikan informasi yang terbuka kepada publik?
- ❓ Bagaimana jaminan keamanan dan kebebasan bagi awak media di Kabupaten Bekasi saat menjalankan tugas jurnalistik?
- ❓ Apakah akan ada klarifikasi resmi maupun langkah perbaikan dari pihak terkait atas perlakuan yang tidak patut ini?
Kejadian ini bukanlah kasus terisolasi. Berulang kali tercatat awak media menghadapi kendala, intimidasi, maupun penolakan saat berusaha mengonfirmasi dugaan penyimpangan di instansi pemerintah daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kebebasan pers dan melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pejabat publik justru memiliki kewajiban untuk terbuka, bukan menutup diri dari pertanyaan masyarakat.
Sikap terbuka dan akuntabilitas adalah syarat mutlak dalam pelayanan publik. Jika seorang pejabat merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya konfirmasi, hal itu tentu memicu dugaan semakin dalam di tengah masyarakat. Publik berharap, kejadian ini dapat ditindaklanjuti dengan penjelasan yang transparan, permohonan maaf jika memang terjadi kesalahan sikap, serta jaminan bahwa hal serupa tidak akan terulang. Kebebasan pers bukan musuh pemerintah — justru ia adalah mitra terpercaya dalam menjaga pemerintahan yang bersih dan akuntabel.