Komentar |
Undang-Undang Kepulauan harus segera disahkan demi keadilan yang selama ini tertunda. Kekayaan alam yang dikandung bumi dan perairan kepulauan — minyak bumi, gas, dan hasil bumi lainnya — tidak boleh hanya mengalir ke pusat, sementara daerah yang memberikannya tetap tertinggal. Khususnya Maluku — wilayah kepulauan terluar yang kaya akan sumber daya alam, namun pembangunannya belum sebanding dengan apa yang dikandungnya. Keadilan menuntut: 70 persen untuk Maluku sebagai daerah penghasil, 30 persen untuk pembangunan nasional berpusat di Jakarta. Ini bukan meminta lebih — ini meminta yang adil.
⚖️ TIDAK ADIL JIKA HASIL ALAM TETAP DI PUSAT SAJA
✅ Maluku dan wilayah kepulauan lainnya menyumbang kekayaan alam yang besar — minyak, gas, hasil laut, dan kekayaan bawah laut lainnya. Namun pembangunan di sana belum sebanding dengan apa yang dihasilkan. Jalan, fasilitas, pendidikan, kesehatan — belum setara dengan wilayah di pusat. Jika hasilnya diambil ke pusat tapi pembangunannya tidak kembali ke daerah — itu bukan keadilan, itu ketimpangan yang disistimkan.
✅ Kekayaan alam itu ada di tanah dan air Maluku — itu milik rakyat Maluku dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tapi yang adil adalah: daerah yang menghasilkan berhak mendapatkan bagian terbesar untuk membangun wilayahnya sendiri. 70 persen untuk Maluku bukan berarti memisahkan diri — itu berarti Maluku diberi kemampuan membangun dirinya sendiri, sehingga tidak selamanya harus menunggu bantuan dari pusat.
✅ 30 persen untuk Jakarta dan pembangunan nasional tetap adil — karena seluruh bangsa berhak menikmati hasil kekayaan alam. Tapi 70 persen kembali ke Maluku adalah keadilan yang mendasar: rakyat yang tinggal di sana, yang menjaga wilayah terluar, dan yang merawat alamnya — berhak menikmati hasilnya secara langsung.
🌍 CONTOH BANGSA LAIN — HASIL ALAM KEMBALI KE DAERAH YANG MENGHASILKAN
Lihatlah negara-negara lain yang menerapkan keadilan pembagian hasil alam — mereka tidak memusatkan semuanya di ibu kota:
✅ Norwegia — minyak bumi ditemukan di wilayah laut utara, jauh dari ibu kota Oslo. Tapi pendapatan minyak tidak hanya dinikmati di pusat — wilayah penghasil mendapat bagian besar untuk pembangunan lokal, dan seluruh rakyat mendapat manfaat melalui dana nasional. Daerah yang menghasilkan tetap menjadi daerah yang maju, tidak tertinggal di belakang. 🇳🇴
✅ Kanada — provinsi penghasil minyak dan gas seperti Alberta dan Newfoundland memiliki hak pembagian pendapatan yang jelas dan besar. Hasil alam di wilayah mereka menjadi dasar pembangunan wilayah itu sendiri — jalan, sekolah, rumah sakit dibangun di sana, bukan semua dikirim ke Ottawa. Keadilan membuat provinsi penghasil makin maju, bukan makin tertinggal. 🇨🇦
✅ Australia — negara bagian seperti Western Australia dan Queensland yang kaya sumber daya alam memiliki kewenangan dan bagian pendapatan yang besar. Hasil alam di sana membangun daerahnya sendiri — tidak tergantung pada Canberra. Hasil alam daerah = kemajuan daerah — itu prinsip yang membuat mereka adil dan makmur. 🇦🇺
✅ Indonesia juga harus demikian — Maluku dan kepulauan lain tidak boleh hanya menjadi penyumbang yang tetap tertinggal. Jika Norwegia, Kanada, dan Australia bisa adil — Indonesia pasti bisa. Hasil alam daerah harus membangun daerah itu terlebih dahulu, baru kemudian menjadi bagian untuk seluruh bangsa.
🏝️ MALUKU ADALAH GARIS DEPAN NEGARA — HARUS DIBANGUN DARI HASILNYA SENDIRI
✅ Maluku berada di garis terdepan kedaulatan negara — pulau-pulau terluar yang menjaga perbatasan dan kedaulatan Indonesia. Jika wilayah terdepan ini lemah dan tertinggal — seluruh bangsa menjadi lemah di garis depan. Membangun Maluku dari hasil alamnya sendiri berarti memperkuat benteng terdepan bangsa — itu bukan hanya adil untuk Maluku, itu penting untuk seluruh Indonesia.
✅ Jangan hanya membangun Jakarta dan pusat — biarkan Maluku membangun dirinya sendiri. Berikan bagian yang adil, biarkan mereka mengelola hasil alamnya, dan biarkan mereka maju dengan kekuatan sendiri. Maluku yang maju = Indonesia yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih adil.
✅ Keadilan bukan berarti memecah — keadilan berarti memperkuat persatuan. Ketika setiap daerah merasa diperlakukan adil, merasa dihargai, dan menikmati hasil kerjanya — persatuan menjadi kuat secara alami, tidak perlu dipaksa.
🇮🇩 PENUTUP — UU KEPULAUAN HARUS SEGERA DISAHKAN, KEADILAN HARUS DITEGAKKAN
Undang-Undang Kepulauan harus segera disahkan — agar keadilan bagi Maluku dan seluruh wilayah kepulauan tidak lagi menunggu. 70 persen untuk daerah penghasil, 30 persen untuk pembangunan nasional — itu adil, itu wajar, itu mendasar. Jangan biarkan hasil alam daerah hanya mengalir ke pusat sementara daerah tetap tertinggal. Belajarlah dari Norwegia, Kanada, dan Australia — hasil alam daerah harus membangun daerah itu terlebih dahulu. Maluku berhak maju dari hasil tanah dan lautnya sendiri — dan itu adalah hak yang harus diberikan, bukan diminta. Adil untuk Maluku = kuat untuk Indonesia.
Bekasi, 23 Agustus 2026