Komentar
 |
MERDEKAANEWS COM.Papua, 30 September 2026 — Pemekaran wilayah di Papua terus menjadi perbincangan hangat di kalangan tokoh masyarakat, akademisi, maupun pemerintah. Di tengah harapan pemerataan pembangunan, muncul pandangan kritis yang layak didengar.
PANDANGAN KRITIS DARI AKADEMISI
Dr. Ir. Agus Sumule, peneliti dan dosen di Universitas Papua (UNIPA), menyampaikan pandangannya secara terbuka:
"Pemekaran Provinsi Adalah Jalur Transmigrasi Halus Untuk Musnahkan Orang Papua Diatas Tanah Sendiri."
Pernyataan ini bukan sekadar penolakan — melainkan peringatan mendalam tentang kekhawatiran akan hilangnya identitas, kedaulatan, dan peran orang asli Papua di tanah kelahirannya sendiri.
MAKNA DI BALIK PANDANGAN TERSEBUT
🔹 Apa yang Dikhawatirkan?
- Pergeseran Kekuasaan: Semakin banyak wilayah baru, semakin terbuka peluang pendatang dari luar menduduki jabatan strategis, sementara warga asli Papua belum siap bersaing
- Hilangnya Keterwakilan: Pemekaran bisa memecah kesatuan suara masyarakat Papua, sehingga kepentingan bersama menjadi lemah
- Pembagian Sumber Daya: Wilayah yang dulunya dikelola bersama kini terpisah — risiko sumber daya alam diambil tanpa kehadiran warga pemilik tanah
- Bukan Penolakan Pembangunan: Yang ditentang bukan kemajuan, melainkan cara pembangunan yang mengabaikan hak dan kedaulatan warga asli
🔹 Sisi yang Diharapkan Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah menegaskan tujuan pemekaran:
- Mempercepat pelayanan publik yang terhambat karena wilayah terlalu luas
- Membawa pembangunan lebih dekat ke daerah-daerah terpencil
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan setempat
- Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan
PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB BERSAMA
Pertanyaan Hal yang Perlu Dipastikan
Apakah warga asli Papua siap memimpin wilayah barunya? Pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi harus sudah berjalan
Bagaimana perlindungan hak ulayat dan tanah adat? Harus ada aturan tegas yang melindungi milik warga asli
Apakah pemekaran didasarkan keinginan masyarakat? Suara dari bawah harus didengar, bukan keputusan dari atas saja
Bagaimana agar pendatang dan warga asli hidup berdampingan secara adil? Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan
PELAJARAN BERSAMA
- Pembangunan tidak boleh merampas identitas. Kemajuan sejati adalah ketika penduduk asli ikut memimpin, bukan digantikan.
- Kesatuan bukan berarti seragam. Berbeda-beda tetap satu bangsa, selama tidak ada yang merasa tersisihkan.
- Keputusan besar harus melibatkan semua pihak. Suara yang berbeda bukan musuh — itu bagian dari kebijaksanaan.
Pembangunan yang meninggalkan penduduk asli bukan kemajuan — melainkan perpindahan penguasaan.
Pemekaran wilayah di Papua adalah urusan besar yang menyangkut masa depan jutaan orang. Pemerintah, tokoh adat, agama, dan seluruh elemen masyarakat perlu duduk bersama. Bukan untuk menang atau kalah — melainkan mencari jalan yang paling adil bagi semua anak bangsa yang lahir, tumbuh, dan mencintai tanah Papua.