Komentar
Bekasi, 14 Agustus 2026 — Lihatlah Tiongkok. Di sana, Presiden Xi Jinping mendorong perkembangan kendaraan listrik bukan karena takut minyak habis, bukan karena anggaran membengkak, dan bukan pula karena memaksa rakyat meninggalkan BBM. Apa yang dilakukan Tiongkok? Mereka membangun segalanya dari dalam negeri sendiri. Pabrik baterai dibangun sendiri, teknologi dikuasai sendiri, rantai pasok dikuasai sendiri, hingga infrastruktur pengisian listrik tersebar ke seluruh pelosok negeri. Rakyat Tiongkok beralih ke kendaraan listrik karena murah, buatan sendiri, dan fasilitasnya siap di mana-mana — bukan karena dipaksa.
Sungguh berbeda dengan Indonesia. Negeri ini kaya minyak, namun kita justru tidak pernah mengelola kekayaan alam sendiri. Minyak kita dieksplorasi pihak lain, lalu kita impor kembali bahan bakarnya dengan harga mahal. Negeri kaya sumber daya alam justru mengimpor bahan bakar dalam jumlah besar setiap tahunnya. Subsidi membengkak tak terukur, ratusan triliun rupiah lari entah ke mana, dan rakyat terus menanggung beban tanpa pernah jelas ke mana hilangnya kekayaan negeri ini.
Pengamat publik Rocky Gerung menegaskan dengan tegas: "Negeri kaya minyak tapi malah sibuk impor minyak, itu namanya tidak becus mengelola kekayaan sendiri." Beliau menyindir keras: "Kalau minyak sendiri dikelola dengan buruk, lalu impor terus-menerus tanpa tahu rugi di mana, lalu rakyat yang dipaksa beralih — itu bukan kebijakan energi, itu pengalihan masalah."
Alih-alih memperbaiki pengelolaan minyak sendiri, hentikan kebocoran subsidi, dan bangun kemandirian energi, pemerintah justru sibuk memaksa rakyat beralih ke kendaraan listrik. Padahal baterainya belum bisa dibuat sendiri, listriknya belum merata, dan pengisiannya belum ada di mana-mana. Di Tiongkok — membangun dulu kemampuan, baru rakyat beralih dengan sukarela. Di Indonesia — belum punya apa-apa, rakyat sudah dipaksa berubah.
Jika negeri benar-benar ingin hemat anggaran, mulailah dari mengelola minyak sendiri, hentikan kebocoran impor, dan kurangi pemborosan BBM pejabat. Bukan membebani rakyat dengan kebijakan yang belum siap. Itulah pelajaran sesungguhnya dari Tiongkok — bangun dulu kemampuan negerinya sendiri, baru rakyat memilih. Bukan sebaliknya.