KomentarUntuk pertama kalinya dalam dua puluh tahun, Pelapor Khusus PBB mengunjungi tanah Papua
Jakarta — Merauke. Albert Kwokwo Barume, Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 3–11 Juli 2025. Ini adalah momen bersejarah: setelah dua puluh tahun, utusan HAM PBB kembali diizinkan masuk ke wilayah Papua.
Barume bukanlah warga Papua, bukan pula aktivis yang dikenal bersimpati pada satu pihak. Ia adalah warga Kongo, Afrika — pejabat independen yang ditunjuk secara resmi oleh Dewan HAM PBB di Jenewa. Kunjungannya mencakup Jakarta, Bogor, hingga Merauke, tempat ia duduk berhadapan langsung dengan warga setempat, termasuk para ibu dari Suku Malind, di atas tanah yang telah berubah menjadi lumpur akibat pergerakan alat berat.
I. LAPORAN YANG MENGGUNCANG NARASI RESMI
Dari kunjungan itu, Barume membawa pulang temuan yang kemudian disampaikan kepada dunia internasional. Laporan tersebut memuat pernyataan yang secara langsung menyentuh dasar narasi yang selama ini dibangun pemerintah pusat: bahwa pembangunan yang digalakkan di wilayah Papua telah membawa kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.
Di hadapan Dewan HAM PBB, Barume menyampaikan kenyataan yang didengar dan dilihatnya sendiri: tanah yang diwarisi turun-temurun beralih fungsi tanpa persetujuan yang layak, warga yang merasa terpinggirkan dari pengelolaan kekayaan di tanah sendiri, dan kesenjangan yang melebar antara hasil pembangunan yang terlihat di peta dengan kesejahteraan yang dirasakan warga sehari-hari.
II. TIDAK ADA PIHAK YANG BISA ABAIKAN FAKTA DI LAPANGAN
Laporan ini bukanlah hasil rekayasa atau serangan politik. Ia adalah catatan dari mata yang datang melihat langsung, tanpa membawa beban konflik masa lalu di negeri ini. Ada hal-hal yang patut kita renungkan bersama:
- ✅ Ketika warga berkata tanahnya diambil, bukan berarti mereka menolak kemajuan — mereka hanya ingin diajak bicara sebelum tanah itu diubah.
- ✅ Ketika suara dari pedalaman sampai ke Jenewa, itu bukan tanda campur tangan asing, melainkan tanda bahwa saluran di dalam negeri dirasa belum cukup mendengar.
- ✅ Pembangunan yang meninggalkan rakyat asli di tempatnya sendiri, pada akhirnya bukanlah kemenangan — melainkan benih perpecahan yang akan dipanen generasi mendatang.
III. PANGGILAN UNTUK SEMUA PIHAK
Laporan ini tidak seharusnya dianggap sebagai musuh oleh pemerintah, maupun sekadar alat kemenangan bagi pihak lain. Ia adalah cermin:
- Bagi negara: mendengar keluhan warga sebelum dunia lain yang menyampaikannya, adalah kewajiban paling dasar dari sebuah pemerintahan.
- Bagi masyarakat: menjaga kedamaian tidak berarti menutup mata terhadap ketidakadilan. Kebenaran yang diucapkan dengan tenang jauh lebih kuat daripada amarah yang meledak-ledak.
- Bagi seluruh bangsa: Papua bukan milik satu kelompok, bukan pula milik satu pulau. Ia adalah bagian dari tubuh Indonesia yang jika terluka, seluruh bangsa yang akan merasakan sakitnya.
IV. APA YANG HARUS DILAKUKAN SEKARANG?
Tidak ada gunanya saling menyalahkan atas laporan ini. Yang terpenting adalah:
1. Membuka ruang dialog yang jujur dan tanpa tekanan dengan seluruh elemen masyarakat di Papua.
2. Meninjau kembali kebijakan penggunaan tanah agar hak ulayat dan martabat warga dihormati sepenuhnya.
3. Memastikan kehadiran negara dirasakan sebagai pelindung, bukan sebagai kekuatan yang menakuti.
Dunia sedang melihat. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat apakah bangsa ini cukup dewasa untuk memperbaiki diri sendiri.
"Kebenaran tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan — asal saja kita berani mendengarnya."
Sumber: Laporan resmi Pelapor Khusus PBB Albert Kwokwo Barume, Juli 2025
 |